Anggota DPR Ungkap Upaya Perbaiki Badan Pangan Nasional
anggota dpr ungkap upaya perbaiki badan pangan nasional

Anggota DPR Ungkap Upaya Perbaiki Badan Pangan Nasional



Mulut misi besar ini harus mendapat penegasan atas upaya sungguh-sungguh untuk mencapai kedaulatan pangan nasional

Jakarta (Antara) – Anggota Komite VI DPR RI, Marwan Jaafar mengapresiasi pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) dan mendorong pembenahan lembaga ini sehingga dapat menangani masalah pangan di Indonesia.

“Kehadiran ini sudah lama diwajibkan oleh Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Marwan mengungkapkan, DPR, akademisi, dan pemerhati pertanian kerap mengkritisi dan menyarankan perbaikan, terutama masalah kedaulatan pangan nasional terkait proses pembentukan kelembagaan.

Ia menjelaskan, pihaknya selama ini secara eksplisit melalui pertemuan bisnis di DRC dan diam-diam melalui opini di media telah mengingatkan akan kebutuhan mendesak dan mendasar untuk meningkatkan koordinasi dalam menangani masalah pangan secara strategis.

Baca Juga :   Kementan - Badan Riset Nasional Pengembangan Cadangan Komoditas Hortikultura bersinergi

BPN bertanggung jawab untuk mengawasi sembilan jenis pangan yaitu beras, jagung, kedelai, konsumsi gula, bawang merah, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.
Kekuasaan ini dapat ditingkatkan dengan keputusan Presiden Jokowi karena lembaga ini telah dibentuk dan berada langsung di bawah tanggung jawab Presiden.

Badan ini memiliki 11 misi strategis, antara lain menetapkan kebijakan dan ketersediaan pangan, menstabilkan harga dan pasokan pangan, melaksanakan pengadaan, mengelola dan mendistribusikan cadangan pangan, melaksanakan pemantauan kerawanan pangan, dan pembenihan untuk bimbingan teknis dan pengawasan pangan.

Marwan meminta pemerintah meningkatkan koordinasi, pemberantasan swasektoral, dan otoritas impor untuk memperketat tanggung jawab penyediaan data aktual yang lengkap mengenai kedaulatan pangan nasional.

Baca Juga :   Apotek Kimya Pharma "mengubah mereknya" melalui integrasi layanan digital

Ia juga meminta BPN berperan secara maksimal sebagai leader atau konduktor saat berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, BPS, hingga Bulog. .

Marwan menyimpulkan bahwa “hilir tugas besar ini harus mendapat penekanan dalam upaya serius untuk mencapai kedaulatan nasional atas pangan”.

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan, “Selain itu, kriteria keberpihakan atau adopsi pemerintah melalui badan baru ini tidak kalah pentingnya dengan pelaku ekonomi produktif seperti koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.”

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus neraca perdagangan sektor pertanian tahun lalu sebesar Rp165,4 triliun yang diperoleh dari ekspor Rp450,7 triliun dan impor Rp285,4 triliun.

Baca Juga :   36 alat video online untuk membuat video sederhana, mengedit, dan mengelola YouTube

Selain itu, BPS juga mencatat indikator pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 1,75 persen pada tahun 2020, ekspor pertanian tumbuh sebesar 15,79 persen, dan nilai tukar petani pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2019.

Baca juga: Secercah Harapan Sejak Lahirnya Badan Pangan Nasional
Baca juga: Boas Sebut Polog Sudah Lakukan Persiapan Penunjukan Badan Pangan
Baca juga: Faisal Al-Basri: Otoritas Pangan Nasional Tak Taati UU 18/2012

Wartawan : Sugiharto Purnama
Redaktur: Faisal Yunyanto
Hak Cipta © Antara 2021



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *