Badan Pangan Nasional seharusnya tidak terbatas pada sembilan komoditas
badan pangan nasional seharusnya tidak terbatas pada sembilan komoditas

Badan Pangan Nasional seharusnya tidak terbatas pada sembilan komoditas



Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang meningkatnya standarisasi pola pangan yang dapat menyebabkan melemahnya dan hilangnya pangan lokal

Jakarta (Antara) – Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan, Saeed Abdullah, mengatakan kewenangan Badan Pangan Nasional seharusnya tidak terbatas pada sembilan komoditas saja, tetapi harus mencakup semua bahan pangan di tanah air.

Amanat Badan Pangan dalam Undang-Undang Pangan adalah mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan, dan pemenuhan hak adalah arah dengan strategi untuk mewujudkan pangan yang dapat dibuat dari produksi lokal, dan jika tidak cukup hanya impor,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Namun, Saeed menyayangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, badan tersebut dibatasi kewenangan pengawasannya hanya sembilan bahan makanan.

Dalam Perpres tersebut, sembilan komoditas pangan yang berada di bawah pengawasan Badan Pangan Nasional adalah beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang merah, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.

Baca Juga :   Pengangkatan Rahmat Fadela Bohan sebagai Ketua Direksi Somut Bank

Baca juga: Badan Pangan Perlu Koordinasi Antar Kementerian Agar Tidak Tumpang Tindih

“Bahkan, salah satunya mengacu pada Perpres tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mendefinisikan pangan dalam konteks yang luas. Namun, dalam sistem presidensial ini dibatasi hanya sembilan bahan pangan,” ujarnya.

Dia berpendapat bahwa pembatasan ini mengurangi makna makanan, serta memberi tekanan pada variasi makanan yang ada.

Hal ini, lanjutnya, menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya standarisasi pola pangan yang dapat mengakibatkan melemahnya dan hilangnya pangan lokal yang selama ini menjadi kekuatan Indonesia.

Namun, ia juga berharap dengan terbitnya Resolusi Republik No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional akan membawa harapan bagi penyelesaian sengketa pangan, khususnya terkait impor bahan pangan.

Baca Juga :   Dolar AS naik di tengah ketidakpastian atas krisis utang Evergrande

Baca juga: Wapres Berharap Dinas Pangan Berikan Solusi Pembangunan Pertanian

“Pasal 28 dan 29 memungkinkan Badan Pangan Nasional untuk mengambil kebijakan impor termasuk menetapkan HPP yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Dengan kewenangan tersebut, Badan Pangan Nasional memiliki kewenangan dan harus bebas dari campur tangan. oleh pihak lain dalam pengambilan kebijakan terutama kehadirannya secara langsung pada masa jabatan Presiden.

Sebagaimana diketahui, sebagai lembaga baru yang melapor langsung kepada Presiden, Badan Pangan Nasional berwenang menetapkan regulasi dan kebijakan pangan, khususnya untuk sembilan komoditas pangan yang ditanganinya.

Pasal 45 dan Pasal 50 Perpres 66/2021 memperjelas bahwa peran Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang berada di bawah Kementerian Pertanian akan diserap ke dalam Badan Pangan Nasional.

Baca Juga :   OPEC menetapkan harapan untuk permintaan minyak rebound pada paruh kedua tahun ini, karena India melemah pada kuartal kedua, Energy News, ET EnergyWorld

Badan baru tersebut juga diberi wewenang untuk menugaskan Bulog dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3c dan Pasal 29 tentang Pembelian, Pendistribusian, dan Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah.

Baca juga: Anggota DPR: Bentuk Badan Pangan Nasional, Hindari Ego Sektoral

Baca juga: Faisal Al-Basri: Otoritas Pangan Nasional Tak Taati UU 18/2012

Biota : Muhammad Razi Rahman
Editor: Subagyo
Hak Cipta © Antara 2021



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *