Pemerintah siapkan RIPP Papua 2022-2041, antisipasi Papua ke depan
pemerintah siapkan ripp papua 2022 2041, antisipasi papua ke depan

Pemerintah siapkan RIPP Papua 2022-2041, antisipasi Papua ke depan



Dokumen RIPP ini memuat proyeksi keadaan Papua tahun 2041. Kita bayangkan keadaan Papua tahun 2041, dan kita bayangkan apa yang akan terjadi di Papua dalam 20 tahun ke depan…

Jakarta (Antara) – Kelompok Kerja Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bidang Pemerataan dan Daerah Okturialdi mengatakan pemerintah sedang menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua 2022-2041.

RIPP Papua 2022-2041 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Penatausahaan dan Pengawasan serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Papua.

“Dokumen RIPP ini memuat proyeksi keadaan Papua tahun 2041. Kita bayangkan keadaan Papua tahun 2041, dan kita bayangkan apa yang akan terjadi di Papua dalam dua puluh tahun ke depan, dimulai dengan kondisi saat ini, baik potensi maupun tantangannya,” Oktorialdi Demikian disampaikan dalam rapat persiapan RIPP Papua Tindak Lanjut 2022-2041 di Jakarta, Senin.

Baca Juga :   Ulasan Kekuatan Audiens: Bagaimana Teknologi Digital Dapat Mengatasi Masalah Global

Dari sisi demografi, diperkirakan jumlah penduduk Papua pada tahun 2041 akan meningkat seiring dengan meningkatnya arus migrasi. Diharapkan juga penduduk Papua akan terkonsentrasi di kota-kota pesisir sehingga terkait dengan ekonomi kelurahan.

“Papua juga akan menghadapi berbagai tantangan terkait kualitas pendidikan, keterampilan dan kualitas kesehatan yang mencerminkan kompetensi orang asli Papua (OAP). Menciptakan OAP yang produktif seiring dengan peningkatan kesempatan kerja merupakan tantangan penting yang kita hadapi,” tambah dia. Oktorialdi.

Baca juga: Wapres Pastikan Pembangunan Papua dan Papua Barat Berjalan Lancar

Dalam dua puluh tahun ke depan, Papua juga akan menghadirkan sejumlah provinsi baru yang akan menjadi pusat ekonomi baru. Kondisi ini akan membuat birokrasi daerah menghadapi tantangan yang menuntut terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas, adil dan seimbang.

Baca Juga :   Sri Mulyani: RUU HPP berpihak pada masyarakat kecil dan menengah

“Kualitas SDM Papua diharapkan meningkat pada 2041 seiring dengan penurunan angka kemiskinan, disertai dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah,” katanya.

Dari sisi potensi sumber daya alam, diharapkan berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah Papua dapat dikelola secara berkelanjutan dan inklusif, khususnya bagi masyarakat adat dan Organisasi Ruang Terbuka Afrika.

“Hutan Papua memainkan peran penting sebagai pendukung ekonomi hijau dan biru serta perubahan iklim,” kata Octurialde.

Di masa depan Papua juga akan menghadapi tantangan digitalisasi sebagai akibat dari perubahan tren teknologi, informasi dan komunikasi yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan.

“Selain itu, ada juga tantangan terkait perubahan geopolitik dan perbatasan negara yang juga harus dihadapi Papua sebagai pintu depan Indonesia di kawasan Pasifik,” tambahnya.

Baca juga: Wapres Pastikan Pembangunan Papua dan Papua Barat Berjalan Lancar

Baca Juga :   Petani milenial di Maros, Sulawesi Selatan menerima hibah dari pemerintah provinsi

Reporter: Sania Dinda Susanti
Editor: Respiani Fardani
Hak Cipta © Antara 2022



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.