Permenhub 122 telah ditetapkan oleh INFA Merak untuk memfasilitasi pengelolaan kapal
permenhub 122 telah ditetapkan oleh infa merak untuk memfasilitasi pengelolaan

Permenhub 122 telah ditetapkan oleh INFA Merak untuk memfasilitasi pengelolaan kapal



Jadi lebih mudah dan efisien, tidak kesana-kemari. Manfaatnya jelas, itu lebih efisien

Jakarta (Antara) – Asosiasi Pemilik Kapal Feri Nasional Indonesia (INFA) Cabang Merak menilai birokrasi dalam pengelolaan angkutan kapal dan penyeberangan semakin baik dan efisien sehingga memudahkan pengusaha dalam menjalankan usahanya.

Untuk itu, INFA Cabang Merak menyambut baik dan mendukung Permenhub No. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Kimenhope).

“Jadi lebih mudah, lebih hemat, saya tidak akan kesana-kemari. Manfaatnya jelas lebih hemat,” kata Ketua DPC INFA Merak Hasyir Muhammad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Ia menambahkan, yang paling dirasakannya dalam pengelolaan berbagai hal menjadi satu pintu mengingat sebelumnya ada izin-izin yang harus dilaksanakan di Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan beberapa di antaranya di Direktorat. Pengiriman umum.

Pengendali Angkutan Djoko Sitiwarno mengatakan wajar jika pengusaha percaya Permenhub No 122/2018 akan lebih mudah dan praktis.

Namun, Djoko tetap menegaskan bahwa pemerintah wajib membuat regulasi yang baik dengan orang-orang yang berkompeten karena terkait dengan keselamatan.

Selain itu, menurut Djoko, pokok bahasan peraturan ini cukup bermasalah karena pengaturan penyeberangan ada di Ditjen Perhubungan Darat, hanya karena ada peraturan terkait Ditjen Perhubungan Laut juga.

“Ini masalah. Di transportasi laut, karena bagian darat dari Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP), terbengkalai. Sekarang, ketika mereka dipindahkan ke transportasi darat, saya pikir mereka belum siap, ” kata Djoko.

Salah satu usulan Djoko sebagai solusi dari masalah ini adalah agar SDP tidak diintegrasikan ke dalam layanan transportasi laut, tetapi layanan transportasi air.

Selain itu beliau juga menyarankan, karena dialihkan ke transportasi darat, sedangkan SDM di darat kurang baik karena pemahaman tentang IMO/IMO belum bisa dipelajari selama satu atau dua bulan, sehingga perlu diambil sumber daya manusia dari transportasi laut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Badili Setiadi mengakui pengalihan tugas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan menjadi tantangan tersendiri bagi Ditjen Perhubungan. dari Transportasi Darat. Menyiapkan sarana, prasarana, regulasi, SDM dan kelembagaan.

Namun kesiapan tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan agar masyarakat merasa aman, nyaman dan tenteram untuk mendukung percepatan pertumbuhan sektor ekonomi khususnya konektivitas wilayah, distribusi logistik dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Bode juga memaparkan implementasi PM 122 tahun 2018 yang dapat dilaksanakan oleh Direktorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan/SDP, termasuk perencanaan peningkatan/pembangunan fasilitas SDP.

Rencananya, tiga kapal patroli Balai Pengelola Transportasi Darat akan digunakan untuk Kabupaten VII Sumatera Selatan – Bangka Belitung (12 meter kapal), XVII Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (12 meter kapal), dan Kabupaten XXIV Utara. Maluku. (Panjang kapal 17 meter).].

Yakni, pembangunan kapal penyeberangan, bus air, dan kapal patroli; dan peningkatan/pengembangan infrastruktur Program Pendukung Pembangunan, yaitu membangun pelabuhan/berlabuh di lokasi-lokasi strategis sesuai dengan Renstra 2020-2024. Selain itu, juga dilakukan penyusunan regulasi, peningkatan efisiensi sumber daya manusia; dan pembentukan kelembagaan.

Baca juga: Monitor kenaikan harga sementara harus bertahap

Baca juga: Aktivitas Merak-Bakauheni Meningkat, Pemilik Kapal Mulai Sesuaikan Ketentuan Kapasitas Penyeberangan

Reporter: Ahmed Wagaya
Editor: Ahmed Bashoury
Hak Cipta © Antara 2021



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *