Presiden Jokowi: Beri insentif investor yang produksi substitusi impor

Berikan insentif bagi investor dalam industri dan kembangkan dan produksi produk substitusi impor

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk memberikan insentif bagi investor dan industri yang berhasil memproduksi barang substitusi impor.

“Berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan secara berani dalam Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 2hun 2022 dipantau di Jakarta, Selasa.

Pada pre Nomor 2/2022 tahun ini laporan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Pemberian insentif, kata Presiden Jokowi, menjadi salah satu dari empat langkah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Baca juga: Program bidik Kemenperin substitusi impor 35 persen tercapai tahun ini

Langkah lainnya, Presiden, adalah perlu peningkatan produk dalam negeri yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kemudian, katanya, perlu ada percepatan proses digitalisasi untuk peningkatan penyerapan produk dalam negeri dan produk umk dan koperasi. Dalam langkah tersebut, juga termasuk penggunaan kartu kredit pusat pemerintah dan daerah dalam pengadaan barang dan jasa.

Langkah lainnya adalah peningkatan riset untuk menciptakan industri yang mampu mensubstitusi produk impor.

Dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, kata Presiden Jokowi, maka akan bertambah lapangan kerja dan menjadi stimulus bagi industri-industri kecil.

“Sehingga perekonomian nasional akan terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Presiden Jokowi.

Menurut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), capaian penggunaan produk dalam negeri sudah mencapai angka Rp547 triliun atau 44,9 persen. Porsi 44,9 persen itu, kata Presiden Jokowi, sebuah desakan yang cukup baik karena sudah melewati target yang dicanangkan sebesar 40 persen.

“Tapi belanja produk dalam negeri tahun 2023 harus lebih tinggi lagi,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Luhut: Realisasi belanja produk dalam negeri mencapai Rp487 triliun

Baca juga: LKPP: Produk UKM dominasi e-katalog belanja pemerintah

Baca juga: LKPP bekukan 5.500 produk obat menyalahi substitusi bahan baku impor

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Risbiani Fardaniah
HAK CIPTA © ANTARA 2022